Dirut Pertamina sebut seharusnya Pertalite Rp 17.200, La Nyalla: seharusnya rakyat Indonesia juga tidak miskin!
Dengan mudahnya Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati, menyebut harga Pertalite seharusnya dijual Rp 17.200 per liter, di tengah himpitan ekonomi yang mencekik rakyat. Tentunya, hal ini mengundang reaksi Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Menurut La Nyalla, jika Pertamina menggunakan kata ‘seharusnya’, maka rakyat Indonesia juga ‘seharusnya’ tidak miskin, dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, bila dikelola sesuai Pasal 33 UUD 1945.
“Jangan lagi pakai kata ‘seharusnya’, karena kalau pakai kata ‘seharusnya’, maka semua hal juga harus pada posisi ‘seharusnya’. Termasuk pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, seharusnya tidak berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand di Asia Tenggara,” papar La Nyalla.
Selain itu, kenaikan harga BBM yang digaungkan pemerintah juga dianggap tak sebanding dengan penghasilan Direksi dan Komisaris PT Pertamina. Pasalnya, hingga kini sekelas Direksi maupun Komisaris di perusahaan plat merah itu berpenghasilan miliaran rupiah tiap bulan. Sehingga, kata La Nyalla, juga ‘seharusnya’ penghasilan para bos Pertamina itu dikurangi jika dibanding dengan data yang menyatakan bahwa 150-an juta penduduk Indonesia berpenghasilan Rp 30 ribu per hari.
“Data yang dirilis ekonom Anthony Budiawan jelas menyebut masih ada 150 juta lebih penduduk Indonesia dengan penghasilan 30 ribu rupiah per hari. Inikan juga ‘seharusnya’ meningkat, jika kita bicara menggunakan kata ‘seharusnya’,” tegas La Nyalla.
Untuk itu, lanjut La Nyalla, membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jangan bandingkan harga BBM dengan negara yang pendapatan per kapitanya jauh berbeda. Atau membandingkan dengan negara yang public transport-nya sudah beres.
La Nyalla mendesak Pertamina fokus mengurangi biaya ‘kemahalan’ dalam due process business-nya. Sehingga, menjadi lebih efisien. Dan jangan selalu menutupi business lost dengan dalih business judgment bukanlah sebuah kesalahan.
Sementara, terhadap kebijakan B-30, La Nyalla berharap Pertamina berani menolak jika memang tidak efisien dari segi bisnis. Jangan hanya untuk menyerap CPO pengusaha Sawit kesulitan masuk pasar Eropa, maka disubsidi menjadi program B-30.
“Sebab kalau nyata-nyata menguntungkan, sudah pasti kita bisa naikkan menjadi B-50 atau B-100. Tetapi ternyata kan B-100 menjadi lebih mahal dari solar murni yang diolah dari crude oil,” pungkasnya.
Diketahui, Nicke sebelumnya menyebutkan, jika mengikuti harga pasar, seharusnya Pertalite dijual Rp 17.200 per liter. Sedangkan harga solar campuran minyak sawit atau biodiesel (B30) seharusnya Rp 18.150 per liter.
Sementara, Pertamina menjual bensin dengan oktan 90 ini di harga Rp 7.650 per liter. Dan menjual Bio Diesel di harga Rp 5.150 per liter. Dengan kata lain, setiap liter Pertalite disubsidi negara Rp 9.550 per liternya. Sedangkan B-30 disubsidi Rp 13.000 per liternya.
Sumber: Lensaindonesia.com
